Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

DEMOKRASI LIBERAL

a.    Masa Demokrasi Liberal (Parlementer)
Ketidakstabilan Pernerintah akibat persaingan antar Partai-Partai Politik. Setelah bentuk RIS dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1950 rnaka bentuk negara kita kernbali kedalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950 sistem kabinet/demokrasi yang dianut adalah demokrasi atau kabinet parlernenter (liberal). Dalam kabinet parlementer dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggungjawab kepada DPR bukan kepada presiden.
Sistim demokrasi liberal ditandai dengan sering bergantinya kabinet dalam arti kabinet yang tidak berkuasa tidak pernah berumur panjang. Kabinet pada rnasa demokrasi lib­eral adalah

No	Nama kabinet	Pembentukan	Pembubaran
1.	Kabinet Moh. Natsir	6 September 1950	21 Maret 1951
2.	Kabinet Soekiman	26 April 1951	Februari 1952
3.	Kabinet Mopo	30 Maret 1952	2 Juni 1953
4.	Kabinet Ali Wongso	1 Agustus 1953	24 Juh 1955
5.	Kabinet Burhanudin	12 Agustus 1955	3 Maret 1956
6.	Kabinet Ali II	24 Maret 1956	± tahun 1957

Dari semua kabinet hanya berumur ± 1 tahunan, kabinet itu yang berhasil mencapai prestasi adalah:
1.  Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan KAA tanggal 18 – 24 April 1955 di Bandung.
2.  Kabinet Burlianudin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu 1 yang  dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu :
•   Tanggal 22 September 1955 untuk memilih anggota DPR.

• Tanggal 15 Deasember 1955 memilih Badan Konstituante (Badan Pembuat UUD)

Orde Lama, Orde Baru dan Masa Reformasi

 

A.   ORDE LAMA (1950 – 1965 )

1.  Demokrasi Liberal (1950 – 1959)

Dalam proses pengakuan kedaulatan dan pembentukan kelengkapan negara, ditetapkan pula sistem demokrasi yang dipakai yaitun sistem demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi ini presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Presiden hanya berhak mengatur formatur pembentukan kabinet. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah ada pada kabinet. Presiden tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Adapun kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

Dalam sistem demokrasi ini, partai-partai besar seperti Masyumi,Pni,dan PKI mempunyai partisipasi yang besar dalam pemerintahan. Dibentuklah kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat ) yang merupakan kekuatan-kekuatan partai besar berdasarkan UUDS 1950.

Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dudkungan mayoritas dalam parlemen (DPR pusat). Bila mayoritas dalam parlemen tidak mendukung kabinet, maka kabinet harus m

SEJARAH PROKLAMASI INDONESIA.

Sejarah, latar belakang serta tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses kemerdekaan RI

Latar Belakang

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau Dokuritsu Junbi Cosakai, berganti nama menjadi PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km disebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan